 |
| Mahasiswa Gelar Aksi Demo Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran (Foto: Danandaya Aria Putra) |
Medankampus.com - Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas memadati Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Mereka menggelar aksi demonstrasi yang menandai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi ini diorganisir oleh Koalisi Mahasiswa Bersatu dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Beberapa massa aksi dari mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam), STAI Al Hikmah, STAI Sadra, PTIQ, Forsema PTKIS, dan Universitas Cendekia Abditama, tampak tiba di lokasi pada pukul 13.45 WIB siang.
Mereka membawa dua unit mobil komando serta berbagai alat peraga, termasuk bendera aliansi dan spanduk yang berisi kritik terhadap kinerja pemerintah.
Aksi yang dipimpin oleh M. Syahrus Sobirin berlangsung tertib dan berakhir sekitar pukul 14.15 WIB.
Dalam aksi ini, mahasiswa menyuarakan kekhawatiran mereka melalui spanduk bertuliskan "Indonesia Gawat Darurat".
Selain itu ada juga spanduk bertuliskan "Evakuasi Pemerintahan Prabowo Gibran" dan "Benahi Kepemimpinan Prabowo Gibran".
Salah satu Lembaga Eksekutif Mahasiswa (Lekama) dari Universitas Jayabaya yang turut ikut aksi menyoroti adanya krisis tata kelola dalam sektor gizi dan pendidikan.
Mereka juga menilai bahwa janji kesejahteraan pemerintah masih jauh dari realita.
Tak hanya itu, Lekama juga mengkritisi program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai gagal.
Juru bicara Kabinet Kajian, Aksi Strategi, dan Advokasi (Kastrad) Lekama Jayabaya menyatakan bahwa program ini justru diwarnai kasus keracunan massal yang melibatkan lebih dari 11.000 anak.
Di sektor pendidikan, mahasiswa menyoroti tingginya biaya pendidikan, rendahnya kesejahteraan guru honorer, dan kesenjangan fasilitas di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Sebagai respons terhadap temuan tersebut, Lekama menyampaikan 5 rekomendasi strategis kepada pemerintah, yakni:
- Melakukan reformasi total tata kelola Program MBG dengan membentuk Badan Pengawas Independen.
- Melaksanakan audit forensik anggaran MBG oleh BPK/BPKP untuk menjamin akuntabilitas publik.
- Membatasi peran TNI-POLRI hanya pada fungsi logistik di daerah 3T, bukan dalam pengelolaan sipil.
- Melakukan reformasi kebijakan pendidikan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan guru dan pemerataan infrastruktur.
- Menerapkan sistem Open Data Indonesia untuk transparansi kebijakan publik, khususnya di bidang gizi dan pendidikan.
Pada aksi itu, mahasiswa menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan bukan bentuk permusuhan, melainkan tanggung jawab moral mahasiswa untuk mengingatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada rakyat.
Usai menyampaikan aspirasinya, massa aksi yang terdiri dari para mahasiswa itu membubarkan diri dari lokasi. (Admin)